PSKP, Depok - Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) perlu pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis bukti. Untuk mendukung itu, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) berkolaborasi dengan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menyelenggarakan diskusi kebijakan bertema "Flexible Education for Out-of-School Children: Indonesia and Global Perspectives", sekaligus peluncuran terbatas Institute of Transformative Education and Society (UIII ITES). 

Forum yang dihelat pada Senin, 8 Juni 2026, di Gedung Rektorat UIII, Depok ini menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, organisasi internasional, dan praktisi pendidikan untuk membahas berbagai tantangan serta solusi dalam menjangkau ATS melalui jalur pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif.  

Kepala PSKP, Irsyad Zamjani menegaskan bahwa persoalan ATS masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Menurutnya, kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat serta didukung kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan mengatasi ATS. 

Sejalan dengan itu, Rektor UIII Jamhari, menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset sekaligus menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan.

Rangkaian pembukaan kegiatan lalu dilanjutkan dengan peluncuran UIII ITES dan pemutaran film dokumenter praktik baik Kabupaten Banyuwangi dalam mencegah dan menangani ATS melalui pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat.

Pendidikan Adaptif untuk ATS

Tantangan putus sekolah nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Suhaeni Kudus dari UNICEF Indonesia menjelaskan bahwa ATS masih menjadi masalah global yang signifikan, khususnya pada kelompok usia sekolah menengah. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, serta mereka yang tinggal di daerah terpencil memiliki risiko tertinggi akibat faktor kemiskinan, pekerja anak, hingga pernikahan dini. Sebagai solusi praktis, UNICEF mendorong penerapan Multiple and Flexible Pathways (MFP) untuk memastikan murid dapat tetap belajar. 

Sementara itu, Direktur SEAMEO SEAMOLEC, Cahya Kusuma Ratih, menggarisbawahi pendidikan yang fleksibel sebagai pendekatan sistemik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, bukan sekadar alternatif. Pemanfaatan teknologi dan pembelajaran jarak jauh terbukti mampu memperluas akses bagi siswa yang sulit dijangkau oleh sistem formal. 

Dari Kementerian Agama, Anis Masykur menekankan bahwa penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Menurutnya, madrasah, pesantren, dan program kesetaraan memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan dengan dukungan program bantuan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), BOS, beasiswa, serta bantuan pendidikan lainnya.

Esy Andriyani dari PSKP menyatakan bahwa penanganan ATS sangat krusial demi mencapai target Wajib Belajar 13 Tahun. Ia juga menyampaikan berbagai praktik baik yang sudah dilakukan daerah dengan mengedepankan inovasi kolaboratif, seperti program ‘Garda Ampuh’ dan ‘Siswa Asuh Sebaya’ di Banyuwangi. Selain itu, Kabupaten Pangkep menghadirkan ‘Kelas Perahu’ dan ‘Bagang Cerdas’ untuk menjangkau wilayah pesisir, sementara Kota Magelang berfokus pada advokasi multipihak serta dukungan transportasi bagi murid rentan. 

Perspektif internasional dari mahasiswa UIII, Ihsan-Isah Imam Zamam menunjukkan bahwa Filipina telah mengembangkan Alternative Learning System (ALS) sebagai jalur pendidikan alternatif bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang tidak bersekolah, dengan cara pembelajaran adaptif dan berbasis komunitas. Namun, perlu diperhatikan juga tantangan terkait kualitas layanan, infrastruktur, rasio guru dan peserta didik, serta akses teknologi.

Dari rangkaian diskusi, disimpulkan bahwa pendidikan fleksibel harus menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk mengatasi persoalan ATS. Keberhasilan program ini bergantung pada kebijakan yang terintegrasi, sistem data yang andal, pendanaan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. 

Pengalaman global menunjukkan bahwa inovasi lokal, pendidikan kesetaraan, pembelajaran jarak jauh, dan pemanfaatan teknologi efektif memperluas akses serta meningkatkan retensi murid agar tetap bersekolah. Sejalan dengan itu, peluncuran UIII ITES diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat riset, investasi pembelajaran alternatif, dan kolaborasi internasional demi menjamin hak belajar setiap anak tanpa memandang latar belakangnya.

Sebagai langkah konkret, forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan, meliputi penguatan kebijakan pendidikan yang adaptif dan fleksibel dalam sistem nasional, peningkatan koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah, serta pengembangan sistem data ATS yang terintegrasi. Selain itu, diperlukan perluasan akses pendidikan kesetaraan dan pembelajaran jarak jauh, dibarengi dengan dokumentasi serta replikasi berbagai praktik baik yang telah terbukti efektif di daerah. [Linda Efaria dan Putri Maria Daniella Angelita]