PSKP, Paris - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) berpartisipasi sebagai National Advisory Chair dalam the Second Annual GPE-KIX Accountability for Gender Equality in Education (AGEE): Bridging Local, National, and Global Project pada 23–24 Maret 2026.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Headquarters di Paris, Prancis ini merupakan tindak lanjut pertemuan tahunan yang pertama kali dilaksanakan pada 5–7 Maret 2025 lalu. Selain Indonesia, perwakilan dari Kenya, Malawi, dan University of College London hadir sebagai peserta.
AGEE merupakan projek riset inovatif dan kolaboratif untuk menggali dan memahami makna yang lebih mendalam terkait kesetaraan gender dalam pendidikan. Terdapat enam kerangka indikator kesetaraan gender dalam pendidikan yang diacu dalam projek ini, yakni: (1) Resources; (2) Values; (3) Opportunities; (4) Participation in Education; (5) Knowledge, Understanding, and Skills; dan (6) Outcomes. Harapannya, beragam upaya dapat terus didorong guna memastikan anak laki-laki dan perempuan dapat menerima akses dan kualitas pendidikan yang setara.
Dalam sambutannya sebagai pembuka pertemuan tahunan kedua ini, Min Jeong Kim, Director of the Division for Education 2030 (Education Sector) UNESCO Headquarters, menegaskan, “Kita kerap mengatakan bahwa tidak pernah ada isu terkait kesetaraan gender dalam pendidikan. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bersekolah. Tetapi, makin dalam kita mempelajari dan berdiskusi dengan beragam pemangku kepentingan, kita sadar bahwa banyak aspek-aspek tersembunyi yang tidak pernah terlihat melalui data dan indikator terkait kesetaraan gender,” jelas Min Jeong Kim.
Min Jeong kemudian menyampaikan apresiasi dan ketertarikan akan diskusi pada pertemuan tahunan kedua ini. Menurut Min Jeong, diskusi ini makin menarik karena setiap negara memiliki realitas, norma, dan konstruksi sosial-budaya yang berbeda.
Min Jeong menekankan, “Melalui AGEE, kita dapat memahami bahwa kita bukan hanya kekurangan data, tetapi terkadang data-data tersebut belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor, lintas level pemerintahan, dan antarkerangka kebijakan. Keadaan ini kemudian menyebabkan realita kesetaraan gender dalam pendidikan belum sepenuhnya tergali secara utuh. Data merupakan instrumen yang penting, tetapi orang-orang di balik data tersebutlah yang justru membawa perubahan. Maka, data dan bukti yang akurat amatlah krusial guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat.”
Pembelajaran dan Tantangan Pendidikan di Kenya
Untuk mendukung pelaksanaan AGEE, Kenya telah melaksanakan National Advisory Group dengan komposisi peserta 65% perempuan dan 35% laki-laki. Dalam pertemuan tahunan AGEE tahun kedua ini, Kenya menjelaskan kampanye yang mereka gerakkan untuk mengatasi tiga ancaman di Kenya (Kenya’s triple threats), yakni pernikahan dini, kekerasan berbasis gender, dan infeksi baru Human Immunodeficiency Virus (HIV).
Kenya kemudian mengelaborasi pelaksanaan National Advisory Group di daerah Wajir, Samburu, Kilifi Utara, dan Turkana. Di Wajir, kurikulum nasional perlu terintegrasi dengan pembelajaran agama. Banyak anak di daerah Wajir memulai pendidikan agama di usia empat tahun dan menjadi bagian integral masyarakat. Oleh karena itu untuk mendorong partisipasi dalam pendidikan formal, pemerintah perlu menyusun strategi integrasi kurikulum nasional dan agama di wilayah ini. Di Kifili Utara, tantangan terbesar yang dihadapi ialah kesulitan sosio-ekonomi, orang tua yang enggan terlibat dalam pendidikan anak-anak, dan eksploitasi seksual/pariwisata yang mengarah pada perbudakan seksual.
Mercy Mwongeli, Associate National Project Officer UNESCO Kenya, menjelaskan bahwa di Samburu terdapat praktik budaya regresif yang menghalangi anak laki-laki memperoleh layanan pendidikan. “Ritual peralihan bernama Moranisme mengharuskan anak laki-laki usia 14 tahun pergi ke hutan untuk belajar hidup mandiri selama 14 tahun. Dengan demikian, mereka akan kembali ke masyarakat saat berusia 28 tahun. Usia ini jauh lebih tua dari usia sekolah yang seharusnya,” jelas Mercy.
Sementara di Kifili Utara, tantangan terbesar yang dihadapi ialah kesulitan sosio-ekonomi, orang tua yang enggan terlibat dalam pendidikan anak-anak, serta eksploitasi seksual/pariwisata yang mengarah pada perbudakan seksual. Di Turkana, anak-anak didorong untuk pergi memancing ikan dan menjual kerajinan anyaman. Selain itu, praktik budaya di Turkana menyebabkan anak perempuan dengan pendidikan rendah justru mendapat penghargaan lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi.
“Makin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita, makin rendah nilainya. Hal ini terjadi dalam praktik budaya bernama "beading". Secara harfiah, praktik ini bermakna menempatkan manik-manik di leher seorang wanita. Jadi, makin banyak manik-manik di leher seorang wanita, makin tinggi nilai mereka, namun sekaligus makin rendah tingkat pendidikannya. Inilah salah satu tantangan besar di Turkana.”
Pembelajaran dan Tantangan Pendidikan di Malawi
Malawi secara umum juga mengungkapkan tantangan pendidikan yang lekat dengan isu anak tidak sekolah (ATS) seperti di Kenya. Malawi menjelaskan perkembangan projek AGEE yang dilakukan di dua daerah, yakni Mangochi/Makanjira dan Lilongwe.
Berbagai rumah tangga di Mangochi memperbolehkan anak laki-laki dan perempuan (sekitar usia 10 tahun) untuk hidup bersama secara mandiri (cohabit). Hal ini mendorong aktivitas seksual di usia dini dan meningkatkan persentase kehamilan di usia remaja. Akibatnya, anak perempuan di Mangochi cenderung lebih banyak menjadi ATS.
Programme Manager UNESCO Malawi, Linda Assani menjelaskan, “Makanjira menghadapi tantangan praktik seksual dini karena anak laki-laki dan perempuan sekitar usia 10 tahun sudah diperbolehkan untuk hidup secara mandiri. Selain itu, terdapat praktik matrilineal yang mendorong perempuan menjadi kepala keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak. Namun demikian, para perempuan ini tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Keadaan tersebut menyebabkan anak-anak putus sekolah dan terus-menerus berkelindan dengan kemiskinan.”
Linda juga menjelaskan bahwa Education Management Information System (EMIS) di Makanjira memperlihatkan tingginya angka ketidakhadiran murid. Namun, data ini belum diperkaya dengan penyebab dari absenteisme tersebut. Di daerah tersebut juga terdapat negative deviant role modelling, di mana beberapa ATS terlihat lebih sukses secara ekonomi (melalui memancing ikan, menambang, dan migrasi ke Afrika Selatan) dibandingkan dengan guru dan orang-orang yang mengenyam pendidikan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat memandang rendah nilai dari pendidikan.
Sementara, Lilongwe tergolong ke dalam kategori daerah miskin perkotaan (urban poverty). Keadaan ini menyebabkan kurang memadainya ketersediaan ruang yang aman bagi para murid, kurang memadainya ketersediaan sanitasi yang aman bagi anak perempuan, gangguan yang mendisrupsi pembelajaran, serta kekerasan dan vandalisme.
Ekosistem Data untuk Mendukung Transformasi Pendidikan di Indonesia
Dalam mendukung pelaksanaan AGEE di Indonesia, Associate Project Officer untuk Gender dan Pendidikan UNESCO Jakarta, Cresti Fitriana menjelaskan bahwa pelaksanaan National Advisory Group terjalin kuat, Indonesia juga berpartisipasi dalam survei Artificial Intelligence (AI), dan memperoleh dukungan dari mitra yang memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan, seperti organisasi Kapal Perempuan.
“Lokakarya AGEE di Indonesia telah dilaksanakan di enam daerah, yakni Semarang, Pemalang, Denpasar, Buleleng, Bandar Lampung, dan Pesisir Barat. Pemilihan enam lokasi tersebut dilakukan berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), rekomendasi dari Chair (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), serta sebagai upaya penyelarasan dengan Program Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI) yang dilaksanakan oleh Save the Children,” jelas Cresti.
Esy Andriyani, Penelaah Teknis Kebijakan PSKP, selanjutnya menjelaskan paparan bertema Education Data Ecosystem: Comprehending Structural and Contextual Factors in Students Learning Outcome Disparity. Paparan ini utamanya mengangkat tentang Rapor Pendidikan sebagai salah satu inisiatif kunci dalam upaya transformasi pendidikan di Indonesia.
Rapor Pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan dan menilai sejumlah indikator, termasuk partisipasi sekolah, kualitas pembelajaran, literasi, numerasi, pengembangan karakter, keamanan sekolah, gender dan inklusivitas, dan lainnya, serta diperkaya dengan data tentang status sekolah, tingkat SES sekolah, dan akreditasi.
“Analisis data yang dilakukan oleh Tim PSKP, terutama menggunakan data Asesmen Nasional, mengungkapkan bahwa pemanfaatan data pendidikan lintas sektor memungkinkan formulasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan gender,” jelas Esy.
Esy melanjutkan bahwa melalui data ini, kita belajar jika sekolah-sekolah dengan akses yang lebih baik dan status sosial ekonomi (SES) yang lebih tinggi cenderung mendorong prestasi yang lebih tinggi di kalangan anak perempuan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengungguli anak laki-laki dalam capaian pembelajaran. Sementara itu, iklim keamanan yang lebih baik dapat memperkuat anak laki-laki menjembatani kesenjangan capaian pembelajaran dengan anak perempuan.
Sementara itu, Nisa Felicia, Executive Director Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) menjelaskan refleksi pelaksanaan AGEE di Indonesia. “Kami menemukan bahwa Indonesia memiliki banyak dataset, tapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan karena masih rendahnya literasi terhadap data tersebut. Melalui AGEE, kita bisa terus mendorong publik untuk mengenal berbagai dataset tersebut, misalnya lebih mengenal dan memanfaatkan Rapor Pendidikan. Melalui projek ini juga kita bisa membantu publik untuk melihat bahwa kita harus melampaui kesetaraan.”
Selanjutnya dalam diskusi ini, Elaine Unterhalter, Professor of Education and International Development UCL, menjelaskan bahwa AGEE telah melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti peneliti, organisasi internasional, pemerintahan, organisasi masyarakat, dan National Advisory Group di level lokal dan nasional.
Elaine lantas menekankan kembali empat objektif dari projek AGEE, “AGEE memiliki empat tujuan utama, yakni pembentukan pengetahuan melalui integrasi isu serta upaya lokal dan nasional guna memperkuat pendekatan global; pengukuran dan platform; memastikan kompleksitas lokal menjadi komposisi diskursus global sehingga mampu menjembatani pendekatan lokal dan global; serta peningkatan kapasitas dan co-construction.”
Tantangan pendidikan jauh lebih kompleks dan luas melampaui proses pembelajaran itu sendiri. Data terintegrasi lintas sektor memiliki potensi strategis untuk memperkuat analisis pendidikan dan mendorong formulasi kebijakan berbasis bukti. Melalui partisipasi dan pelaksanaan AGEE, Indonesia diharapkan dapat terus mengokohkan berbagai upaya transformasi pendidikan melalui penguatan ekosistem data pendidikan, terutama menggunakan lensa gender. [Esy Andriyani]