PSKP, Santiago - Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Workshop on Collaboration Mechanisms among APEC Economies to Link Local Development with Disaster Risk Reduction Measures Intensified by Climate Change yang diselenggarakan pada 24–25 Maret 2026 di Santiago, Chile.

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan negara anggota APEC, antara lain Chile, Mexico, Peru, Colombia, El Salvador, Japan, Malaysia, Papua Nugini, dan Indonesia. Workshop bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara pembangunan lokal dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction/DRR), khususnya dalam konteks perubahan iklim yang makin kompleks.

Materi workshop disusun secara komprehensif dengan memadukan pendekatan konseptual, pengalaman empiris, serta praktik kebijakan dari berbagai negara. Pada sesi awal, ditegaskan bahwa risiko bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga merupakan hasil dari proses pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kerentanan dan tata ruang berbasis risiko.

Hasil baseline study menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat lokal. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya integrasi data risiko, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama.

Pembelajaran dari Negara Anggota APEC

Dalam forum ini, negara-negara anggota APEC berbagi pengalaman dalam memperkuat integrasi pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction/DRR) ke dalam perencanaan pembangunan. Paparan yang disampaikan menunjukkan bahwa meskipun memiliki konteks geografis, sosial, dan kelembagaan yang berbeda, negara-negara menghadapi tantangan yang relatif serupa dalam mengelola risiko bencana secara terintegrasi.

Dari Chile, Claudia González Muzzio (Global Initiative on Disaster Risk Management/GRID, Chile) menegaskan bahwa risiko bencana tidak terjadi secara alami, melainkan terbentuk dari proses pembangunan itu sendiri. “Risk is constructed through development decisions, therefore it must be addressed through development planning,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa integrasi DRR perlu dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya pada tahap respons atau pemulihan.

Sementara itu, dari Mexico, Karla Méndez Estrada (Community Resilience and Disaster Risk Specialist, Mexico) menyoroti bahwa dampak bencana tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. “Disasters disproportionately affect vulnerable groups, especially women and children,” ungkapnya. Hal ini menekankan pentingnya kebijakan DRR yang tidak hanya berbasis risiko, tetapi juga sensitif terhadap kelompok rentan dan didukung oleh data yang memadai.

Paparan lainnya turut disampaikan oleh Marcela Rivas Morales (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres/SENAPRED, Chile) yang menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor dalam mendukung pengambilan keputusan. Dari Peru, Angel Chávez (Ministry of Development and Social Inclusion, Peru) memperkenalkan pendekatan adaptive social protection sebagai upaya memperkuat perlindungan sebelum bencana terjadi. 

Sementara itu, Kanako Iuchi (Tohoku University, Japan) menyoroti penerapan konsep Build Back Better dalam pemulihan pascabencana, dan Oscar Guevara (CAF – Development Bank of Latin America and the Caribbean, Colombia) menekankan pentingnya integrasi risiko dalam kebijakan fiskal dan investasi. Dari kawasan Pasifik, Ronald Sofe (National Disaster Centre, Papua Nugini) menggarisbawahi tantangan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Berdasarkan berbagai paparan tersebut, terdapat kesamaan isu yang dihadapi oleh negara anggota, yaitu keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan data risiko, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan pembiayaan dalam mendukung implementasi kebijakan DRR. Selain itu, masih terlihat adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat nasional dengan implementasi di tingkat lokal.

Di sisi lain, keterbatasan yang mengemuka mencakup belum terbangunnya sistem data yang terintegrasi secara menyeluruh, kapasitas teknis yang belum merata di tingkat daerah, serta belum sistematisnya integrasi risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, negara-negara anggota menekankan pentingnya penerapan risk-informed planning dalam seluruh tahapan pembangunan, penguatan sistem data risiko yang terintegrasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Selain itu, pendekatan inovatif seperti adaptive social protection, anticipatory action, dan Build Back Better dinilai sebagai solusi yang relevan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Secara keseluruhan, pembelajaran dari negara anggota APEC menunjukkan bahwa integrasi antara pembangunan dengan pengurangan risiko bencana memerlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi, berbasis data, inklusif, serta didukung oleh kebijakan dan pembiayaan yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh tingkat pemerintahan.

Diskusi Kelompok dan Pertukaran Praktik Baik

Selain sesi paparan, workshop juga dilengkapi dengan working group discussion untuk membahas isu strategis secara lebih mendalam. Diskusi ini melibatkan perwakilan dari setiap negara anggota APEC yang menjadi peserta.

Secara umum, diskusi menyoroti tantangan yang relatif serupa di berbagai negara, seperti keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, belum optimalnya ketersediaan dan integrasi data risiko, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana.

Dalam forum tersebut, Indonesia diwakili oleh Ferdi Widiputera (Analis Kebijakan di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan/PSKP, Kemendikdasmen) menyampaikan bahwa integrasi DRR ke dalam perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi tantangan yang kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh keragaman kondisi geografis, perbedaan kapasitas antardaerah, serta belum optimalnya pemanfaatan data risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Diskusi ini menegaskan bahwa penguatan integrasi DRR memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, khususnya dalam hal penyediaan data yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif di tingkat lokal.

Temuan-temuan dalam diskusi ini sekaligus memperkuat pemahaman bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia memiliki kemiripan dengan negara anggota lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang diperoleh tidak hanya memberikan gambaran kondisi global, tetapi juga menjadi landasan penting dalam merumuskan langkah strategis ke depan. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam melihat dampak kegiatan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi konteks Indonesia.

Rekomendasi bagi Indonesia

Partisipasi Indonesia dalam workshop ini memperkuat pemahaman bahwa pembangunan dan pengurangan risiko bencana harus berjalan secara terintegrasi. Berbagai praktik internasional memberikan referensi penting dalam mendorong kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis risiko.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain memperkuat integrasi DRR dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, serta mengembangkan sistem data risiko yang lebih terintegrasi. Selain itu, penguatan mekanisme pembiayaan risiko bencana dan peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting.

Secara keseluruhan, workshop ini menegaskan bahwa integrasi antara pembangunan dengan pengurangan risiko bencana merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah meningkatnya risiko akibat perubahan iklim. Pendekatan yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada ketahanan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut. [Ferdi Widiputera]